Cari

[Bima Putra]

Hasil Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia tanggal 17 Januari 2024 dengan salah satu agenda pembahasan, terkait "Tindak lanjut pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari UU no. 2 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disahkan tanggal 31 Oktober 2024.

Hasil dari Raker dan RDP tersebut adalah RPP ditargetkan selesai pada 30 April 2024. Kementerian PANRB sedang mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden pada tanggal 29 Desember 2023 dan saat ini telah diterima Sekretariat Negara pada tanggal 2 Januari 2024 untuk dilaporkan ke Presiden.

selain itu dalam rangka menyelesaikan penataan Tenaga Non-ASN berjumlah 2.3 juta paling lambat pada Desember 2024 mendatang, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN RB dan BKN menindaklanjuti kesepakatan dengan Komisi II DPR RI untuk memberikan kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer agar diangkat sebagai PPPK.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk memastikan ketersedian anggaran yang cukup untuk membayar penghasilan ASN terutama PPPK di lingkungan pemerintah daerah.

Laporan singkat hasil Raker dan RDP dapat diunduh di sini